Info Terbaru

Soal UH Pemerintahan Tingkat Pusat

<div style="text-align: justify;">Soal UH <a href="http://mastugino.blogspot.com/2012/11/pemerintahan-tingkat-pusat.html" target="_blank">Organisasi Pemerintah Pusat</a>. Organisasi pemerintahan tingkat pusat atau pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang  merupakan aparatur pemerintah, seperti lembaga pemerintahan nondepartemen dan  pejabat setingkat menteri. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan lembaga legislatif adalah lemabaga yang membuat peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan peradilan. Kekuasaan dan tanggung jawab presiden sebagai lembaga eksekutif antara lain sebagai berikut.</div>Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Mengajukan RUU kepada DPR. Menetapkan peraturan pemerintah (PP). Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). A. Pilihlah jawaban yang tepat ! <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiR8VdhljwmCOZF9HcLfOCHdiVtnp_herkip9avcuTNNdQ4k7rIQHo2vxn3QHKuQdFd05qZy42U082JiArO-EIzJyuWT6p5lq0YNoK8ais8tw7MhvYV-3zu7xA2yKC3e17a7_-7CEuiuE/s1600/dpr.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjiR8VdhljwmCOZF9HcLfOCHdiVtnp_herkip9avcuTNNdQ4k7rIQHo2vxn3QHKuQdFd05qZy42U082JiArO-EIzJyuWT6p5lq0YNoK8ais8tw7MhvYV-3zu7xA2yKC3e17a7_-7CEuiuE/s1600/dpr.gif" /></a></div>1. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi mempunyai     kewenangan untuk ...     a. mengadili pada tingkat kasasi     b. mengajukan rancangan undang-undang     c. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu     d. memeriksa tanggung jawab keuangan negara Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang meliputi: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara. Memutuskan pembubaran partai politik. Memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilu. 2. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada ....     a. DPR     b. Mahkamah Agung     c. Komisi Yudisial     d. presiden Dalam pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.   3. DPD sebagai wakil pemerintah daerah di tingkat pusat mempunyai hak untuk ....     a. mengajukan RUU tentang otonomi daerah     b. memimpin jalannya pemerintahan daerah     c. membentuk undang-undang     d. memberikan grasi dan amnesti Hak-hak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebagai berikut. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Ikut membahas undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. 4. Sebagai penyelenggara pemerintahan DPR mempunyai tugas untuk ....     a. memeriksa keuangan negara     b. membahas RUU bersama presiden     c. melantik presiden dan wakil presiden     d. mengubah dan menetapkan UUD Secara umum DPR mempunyai tiga tugas penting, yaitu membuat undang-undang. DPR bertugas membahas dan menyetujui undang-undang sebelum kemudian ditetapkan oleh presiden. DPR bersama presiden juga membahas anggaran keuangan negara dalam satu tahun ke depan. Di sisi lain, DPR juga bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. 5. Sebagai lembaga eksekutif, presiden mempunyai kewenangan untuk mengajukan RUU      kepada ....     a. MPR     b. DPR     c. DPD     d. BPK Kekuasaan dan tanggung jawab presiden sebagai lembaga eksekutif antara lain sebagai berikut. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Mengajukan RUU kepada DPR. Menetapkan peraturan pemerintah (PP). Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). 6. Memberi grasi dan rehabilitasi kepada orang yang telah dijatuhi hukuman merupakan      kewenangan ....     a. Presiden     b. Mahkamah Agung     c. Mahkamah Konstitusi     d. Komisi Yudisial Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan untuk memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. 7. Lembaga eksekutif mempunyai tugas untuk ....     a. melaksanakan organisasi peradilan     b. lembaga pembuat undang-undang     c. lembaga setingkat menteri     d. pelaksana roda pemerintahan Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan lembaga legislatif adalah lemabaga yang membuat peraturan perundang-undangan, dan lembaga yudikatif adalah lembaga yang melaksanakan peradilan. 8. Kedaulatan tertinggi di negara Indonesia berada di tangan ....     a. presiden     b. DPR     c. MPR     d. rakyat Kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kedaulatan dalam negara berada di tangan rakyat. Hal ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa negara Indonesia memperlakukan prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti, kekuasaan tertinggi di dalam negara berada di tangan rakyat. 9. Jumlah keseluruhan anggota DPR adalah ....     a. 15 orang     b. 150 orang     c. 250 orang     d. 560 orang DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum, yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR periode 2009–2014 berjumlah 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. 10. Sebelum diadakan perubahan UUD 1945, lembaga tertinggi negara berada di tangan ....       a. MPR       b. DPR       c. presiden       d. rakyat Sebelum diadakan perubahan UUD 1945, kelembagaan negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Saat itu, kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi negara atau sebagai forum tertinggi. 11. Presiden Indonesia pertama hasil pemilihan umum yaitu ....       a. Megawati Soekarnoputri       b. Susilo Bambang Yudhoyono       c. Soeharto       d. B.J. Habibie Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum pada tanggal 20 September 2004. 12. Sebagai kepala negara presiden memiliki kewenangan untuk ....       a. menetapkan peraturan pemerintah       b. menyatakan keadaan bahaya       c. menyusun kabinet       d. membentuk pemerintahan Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal-pasal berikut. Pasal 10 mengatur tentang kewenangan presiden dalam memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Kedudukan ini biasa disebut sebagai panglima tertinggi atas ketiga angkatan Tentara Nasional Indonesia. Pasal 11 mengatur tentang kewenangan presiden untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 berkenaan dengan kewenangan menyatakan keadaan bahaya. Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan penerimaan duta besar dan konsul. Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi, serta pemberian amnesti dan abolisi. Pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya. 13. Lembaga pemerintahan nondepartemen yang bertugas mengurus administrasi negara        adalah ....       a. ANRI       b. BKN       c. LAN       d. BAPEDAL Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu lembaga pemerintahan nondepartemen yang didirikan pada tahun 1967. LAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 14. Untuk meningkatkan koordinasi menteri maka dibentuk ....      a. kepala bidang      b. sekretaris negara      c. kementerian koordinator      d. pemimpin para menteri Kementerian koordinator adalah unsur pelaksana pemerintahan. Kementerian koordinator dipimpin oleh menteri koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian koordinator mempunyai tugas membantu presiden dalam mengoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan para menteri, serta menyelaraskan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. 15. Menyusun kabinet dalam sebuah pemerintahan merupakan kewenangan ....       a. presiden       b. menteri negara       c. DPR       d. rakyat Sebagai kepala pemerintahan presiden mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri serta pejabat-pejabat publik. Membentuk pemerintahan. Menetapkan peraturan pemerintahan. Menyusun kabinet. 16. Membidangi urusan haji menjadi kewenangan Menteri ....       a. Agama       b. Perdagangan       c. Keuangan       d. Luar Negeri Kementerian Agama dahulu bernama Departemen Agama (Depag) adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali. 17. Wakil presiden Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu II adalah ....       a. Jusuf Kalla       b. Budiono       c. Moh. Hatta       d. Susilo Bambang Yudhoyono Pada Kabinet Indonesia Bersatu II presiden yang terpilih adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budiono. 18. Sebagai lembaga eksekutif presiden mempunyai kewenangan untuk ....       a. memeriksa keuangan negara       b. menyelenggarakan pemilihan umum       c. mengangkat dan memberhentikan menteri       d. mengubah dan menetapkan UUD Presiden merupakan lembaga negara yang berkuasa menjalankan undang-undang. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden mempunyai kewenangan antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, membentuk undang-undang, memberikan grasi, serta menetapkan peraturan pemerintah. 19. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tanggung jawab untuk ....       a. menyusun kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku       b. menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara       c. mengelola perpustakaan negara       d. melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu lemabag pemerintahan nondepartemen yang didirikan pada tahun 1967. LAN ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 20. Departemen yang mengurusi bidang transportasi adalah ....       a. Departemen Perindustrian       b. Departemen Perhubungan       c. Departemen Pertahanan      d. Departemen Pekerjaan Umum Departemen adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh menteri. Departemen Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan yang memiliki kewenangan untuk mengurusi masalah transportasi di Indonesia. B. Isilah titik-titik di bawah ini ! 1. Hak presiden untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi      hukuman disebut ....     grasi 2. Dalam menjalankan pemerintahannya Indonesia menganut asas ....     desentralisasi 3. Mengangkat dan memberhentikan presiden merupakan kewenangan dari ....      MPR 4. Jumlah hakim konstitusi dalam Mahkamah Konstitusi adalah sebanyak ....     sembilan orang 5. Lembaga negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi yaitu ....     Mahkamah Agung 6. Sidang yang dilakukan oleh MPR dalam keadaan yang mendesak disebut ....     sidang istimewa 7. Departemen Kesehatan memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan perencanaan yang      berkaitan dengan ....     kesehatan masyarakat 8. Apabila presiden wafat sebelum berakhir masa jabatannya, maka posisinya digantikan      oleh ....     wakil presiden 9. Tujuan nasional negara Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ....      empat 10. Secara hukum presiden Indonesia bertanggung jawab kepada ....       konstitusi/UUD 1945 Mengangkat dan memberhentikan jaksa agung merupakan kewenangan .... C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Sebutkan dua lembaga negara yang kedudukannya terlepas dari kekuasaan pemerintah!     Selain lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terdapat lembaga yang terlepas dari      kekuasaan pemerintah yang memiliki kedudukan sejajar dalam sistem pemerintahan      Indonesia. Lembaga itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemilihan      Umum (KPU). 2. Apa yang dimaksud dengan lembaga eksekutif?     Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk menjalankan undang-undang.      Kekuasaan eksekutif di Indonesia berada di tangan presiden. 3. Apa yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan tingkat pusat?     Organisasi pemerintahan tingkat pusat atau pemerintah pusat adalah perangkat Negara      Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri      bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan negara yang      merupakan aparatur pemerintah, seperti lembaga pemerintahan nondepartemen dan      pejabat setingkat menteri. 4. Sebutkan tiga pejabat setingkat menteri dalam susunan pemerintahan di Indonesia!     Jaksa Agung.     Panglima Tentara Nasional Indonesia.     Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. <div><div>5. Jelaskan perbedaan asas desentralisasi dan sentralisasi!</div><div>    Desentralisasi adalah pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dari </div><div>    pemerintah pusat untuk menyelenggarakan otonomi daerah.</div><div>    Sentralisasi adalah penyelenggaraan pemerintahan yang kewenangannya diatur dan </div><div>    diurus oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tinggal melaksanakannya.</div></div>

Soal UH Pemerintahan Tingkat Pusat

Soal UH Organisasi Pemerintah Pusat . Organisasi pemerintahan tingkat pusat atau pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republi...

Pemerintahan Tingkat Pusat

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"><div style="text-align: justify;">Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden dan para pembantu presiden. Pembantu presiden adalah wakil presiden dan para menteri. Pemerintah mempunyai tugas menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional negara kita adalah: 1. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, 2. memajukan kesejahteraan umum, 3. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4. ikut melaksanakan perdamaian dunia. Lembaga negara merupakan perangkat dalamsistem pemerintahan di Indonesia. Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Lembaga negar dikelompokan kedalam tiga kelompok yaitu legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Berikut ini usunan Pemerintahan Pusat sesudah Amandemen UUD 1945 <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV3n-LXgKmkfULzwST_jsDWHpMyn9jHBuEqcL2_YhyuhLi6extwllZLS7o-rh2tKFbnfcJbybaBX-PEH2priSMfJQaT_L-6HxnEPnQpbqLKu-l3OD7KNnxR36nzb1V-yK5VOvAOMUO3hk/s1600/pusat.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="181" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV3n-LXgKmkfULzwST_jsDWHpMyn9jHBuEqcL2_YhyuhLi6extwllZLS7o-rh2tKFbnfcJbybaBX-PEH2priSMfJQaT_L-6HxnEPnQpbqLKu-l3OD7KNnxR36nzb1V-yK5VOvAOMUO3hk/s320/pusat.gif" width="320" /></a></div> Lembaga Legeslatif Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga ini terdiri atas DPR, MPR, dan DPD. </div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;"></div><div style="text-align: justify;">1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)</div><div style="text-align: justify;">Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga tinggi negara. Susunan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 MPR merupakan lembaga tertinggi negara.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.</div> <div style="text-align: justify;">Tugas dan wewenang MPR adalah sebagai berikut :</div><ul><li style="text-align: justify;">Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.</li><li style="text-align: justify;">Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR.</li><li style="text-align: justify;">Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.</li><li style="text-align: justify;">Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.</li><li style="text-align: justify;">Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.</li></ul><div><div><div style="text-align: justify;">2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)</div></div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum (pemilu) yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Rakyat Indonesia, semenjak pemilu 2004 langsung memilih anggota DPR. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat Indonesia. Jumlah anggota DPR, yaitu 550 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berkedudukan di Jakarta.</div></div><div><div style="text-align: justify;"> </div></div><div><div style="text-align: justify;">Tugas dan wewenang DPR adalah sebagai berikut:</div></div><div><ul><li style="text-align: justify;">membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;</li><li style="text-align: justify;">membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;</li><li style="text-align: justify;">menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD;</li><li style="text-align: justify;">memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;</li><li style="text-align: justify;">menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.</li></ul></div><div style="text-align: justify;">3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)</div><div style="text-align: justify;">Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.</div><div style="text-align: justify;"></div><ul><li style="text-align: justify;">Mengajukan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi.</li><li style="text-align: justify;">Membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.</li><li style="text-align: justify;">Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.</li><li style="text-align: justify;">Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.</li></ul><div style="text-align: justify;"><div style="font-weight: bold;">Lembaga Eksekutif</div>Lembaga eksekutif artinya lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini merupakan lembaga yang paling luas wewenang dan tugasnya dibanding lembaga negara legislatif dan yudikatif. Lembaga inilah yang mengendalikan dan melaksanakan pembangunan sesuai UU. Lembaga ekskutif dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden juga dibantu menteri-menteri dan lembaga negara lainnya. Lembaga eksekutif itulah yang disebut dengan pemerintah pusat. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan presiden. </div><div style="text-align: justify;">Presiden merupakan pemimpin sebuah negara. Presiden termasuk lembaga eksekutif.Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Menteri-menteri tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga eksekutif bertugas mengurus berbagai urusan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut sebagai berikut:</div><div style="text-align: justify;">a. melaksanakan politik luar negeri;</div><div style="text-align: justify;">b. menciptakan pertahanan nasional;</div><div style="text-align: justify;">c. menjaga keamanan dan melindungi seluruh warga negara Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div style="font-weight: bold;">Lembaga Yudikatif</div>Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun. Lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga yudikatif terdiri atas : 1. Mahkamah Agung (MA)</div><div style="text-align: justify;">Mahkamah Agung (MA) adalah badan yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jika masalah hukum tidak selesai di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, masalah tersebut dapat diselesaikan di Mahkamah Agung.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">2. Mahkamah Konstitusi (MK)</div><div style="text-align: justify;">Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman. Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota hakim konstitusi.</div><div style="text-align: justify;">Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:</div><ul><li style="text-align: justify;">menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li style="text-align: justify;">memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li><li style="text-align: justify;">memutus pembubaran partai politik;</li><li style="text-align: justify;">memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.</li></ul><div style="text-align: justify;">3. Komisi Yudisial (KY)</div><div style="text-align: justify;">Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota komisi.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut.</div><div style="text-align: justify;">a. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR, dan</div><div style="text-align: justify;">b. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.</div><div style="text-align: justify;">Komisi Yudisial didirikan dengan tujuan:</div><div style="text-align: justify;">1) menyiapkan calon hakim agung yang ber - akhlak mulia, jujur, berani, dan kompeten;</div><div style="text-align: justify;">2) mendorong pengembangan sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan </div><div style="text-align: justify;">     menegakkan hukum dan keadilan;</div><div style="text-align: justify;">3) melaksanakan pengawasan penye lenggaraan kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, </div><div style="text-align: justify;">     transparan, dan profesional.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;">Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)</div><div style="text-align: justify;">Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bertugas memeriksa tentang keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 23 E Ayat 1 UUD 1945 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.</div> <div style="text-align: justify;">Adapun anggota BPK berjumlah sembilan orang yang terdiri atas seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh orang anggota. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan oleh presiden. Pemimpin BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.</div> <div style="text-align: justify;">Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai kewenangan sebagai berikut.</div><div style="text-align: justify;">a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.</div><div style="text-align: justify;">b. Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai</div><div style="text-align: justify;">    dengan kewenangannya.</div> <div style="text-align: justify;">Dengan demikian, lembaga BPK merupakan lembaga yang mengawasi keluar dan masuknya keuangan negara. Melalui adanya pengawasan BPK, diharapkan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh presiden dan DPR. Dengan demikian, tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara.</div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"><div>Organisasi Pemerintahan Pusat</div><div><div>1. Presiden</div><div><div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_M6MQ_SKugYTOpT-9CfvL9pHFz4FcVe3p0_VEOHSjB41BN29iv6yrhnnn1ft-8l2Ag3A6uBB3_n9XlDXQ44QVXvCV3ir4Lw-thgGuv5stbx__mGp3IHc-S1lBVqPsQerCLzEQBogs8k/s1600/sby_budiono.gif" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZ_M6MQ_SKugYTOpT-9CfvL9pHFz4FcVe3p0_VEOHSjB41BN29iv6yrhnnn1ft-8l2Ag3A6uBB3_n9XlDXQ44QVXvCV3ir4Lw-thgGuv5stbx__mGp3IHc-S1lBVqPsQerCLzEQBogs8k/s1600/sby_budiono.gif" /></a></div>Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Presiden memiliki tugas yang besar demi kemajuan bangsa. Berikut ini yang termasuk</div><div>tugas-tugas presiden.</div><div><ul><li>Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang.</li><li>Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang jika keadaan memaksa.</li><li>Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.</li></ul></div></div><div><div>Dalam bidang kehakiman, presiden mempunyai kewenangan sebagai berikut.</div><div>a. Memberi grasi atau pengurangan masa hukuman bagi narapidana.</div></div><div><div>b. Memberi amnesti atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman</div><div>c. Memberikan abolisi atau penghapusan suatu tuntutan pidana</div><div>d. Memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang</div><div>e. Menetapkan hakim agung</div><div>f. Menetapkan hakim konstitusi</div><div>g. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial dengan persetujuan DPR</div><div> </div><div>Presiden mempunyai kewenangan yang lain di antaranya sebagai berikut.</div><div>a. Mengangkat duta dan konsul.</div><div>Duta adalah orang yang mewakili suatu negara di negara lain. Konsul adalah orang yang mewakili suatu negara di kota negara lain. Konsul berada di bawah kedutaan besar.</div></div><div><div>b. Menerima penempatan duta negara lain.</div><div>Dalam pengangkatan duta dan penerimaan duta negara lain, presiden harus memperhatikan</div><div>pertimbangan DPR.</div><div> </div><div>Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan juga berperan sebagai kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sebagai kepala negara, presiden memiliki kekuasaan membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Presiden juga dapat memberikan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatan lainnya. Sebagai seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata, presiden mempunyai kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya, menyatakan perang, dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun.</div></div><div><div> 2. Wakil Presiden</div><div>Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden. Wakil presiden mempunyai tugas sebagai berikut.</div></div><div><div>a. Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari</div><div>b. Melaksanakan tugas-tugas khusus kenegaraan yang diberikan presiden, jika presiden      berhalangan</div><div>c. Menggantikan jabatan presiden apabila presiden berhenti, diberhentikan, atau meninggal      dunia. </div><div>Untuk membantu pelaksanaan tugas, wakil presiden dibantu oleh sekretariat wakil presiden</div><div>(setwapres). Susunan organisasi setwapres antara lain sebagai berikut.</div><div>1. Sekretaris wakil presiden</div><div>2. Deputi bidang politik</div><div>3. Deputi bidang ekonomi</div><div>4. Deputi bidang kesra</div><div>5. Deputi bidang dukungan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan</div><div>6. Deputi bidang administrasi </div><div>3. Menteri</div><div>Menteri dibagi tiga, yaitu menteri koordinator, menteri departemen, dan menteri negara.</div><div><ul><li>Menteri koordinator mempunyai tugas untuk menghubungkan atau melakukan kerja sama antara satu menteri dengan menteri yang lainnya. Misalnya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan.</li><li>Menteri departemen ialah menteri yang memimpin departemen. Departemen merupakan badan pelaksana pemerintah yang dibagi menurut bidang-bidangnya masing-masing atau per departemen. Misalnya, menteri perhubungan dan menteri perdagangan.</li><li>Menteri negara ialah menteri yang menangani bidang khusus yang tidak ditangani oleh menteri departemen. Misalnya, menteri negara BUMN dan menteri lingkungan hidup.</li></ul><div>4. Sekretariat Kabinet</div><div>Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Adapun tugasnya memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada presiden selaku kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Sekretaris Kabinet pada masa kabinet Indonesia Bersatu adalah Sudi Silalahi. Jadi, sekretaris kabinet merupakan pejabat setingkat menteri.</div><div> </div><div>5. Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND)</div><div>Lembaga pemerintah nondepartemen (LPND) adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden. Kepala LPND berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden</div><div><ul><li>Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)</li><li>Badan Intelejen Negara (BIN)</li><li>Badan Kepegawaian Negara (BKN)</li><li>Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)</li><li>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li><li>Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)</li><li>Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG)</li><li>Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)</li><li>Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)</li><li>Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)</li><li>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)</li><li>Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)</li><li>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)</li><li>Badan Pertanahan Nasional (BPN)</li><li>Badan Pusat Statistik (BPS)</li><li>Badan Standarisasi Nasional (BSN)</li><li>Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)</li><li>Lembaga Administrasi Negara (LAN)</li><li>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)</li><li>Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS)</li><li>Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)</li><li>Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)</li><li>Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS)</li><li>Badan SAR Nasional (BASARNAS)</li></ul></div><div>6. Kejaksaan</div><div>Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dipilihlangsung oleh presiden. Karena itu jaksa agung bertanggung jawab terhadap presiden. Lembaga kejaksaan adalah lembaga yang bertugas mengajukan tuntutan di muka pengadilan terhadap para pelaku kejahatan.</div><div> </div><div>7. Badan Ekstra Struktural</div><div>Badan ekstra struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi pertimbangan kepada presiden atau menteri dalam rangka koordinasi atau pelaksanaan kegiatan tertentu. Lembaga ini juga membantu tugas tertentu dari suatu departemen. Lembaga ini bersifat ekstra struktural. Jadi, tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian, departemen, ataupun lembaga pemerintah nondepartemen. Lembaga ini dapat dikepalai oleh menteri. Bahkan wakil presiden atau presiden sendiri. Berikut contoh badan ekstrastruktural</div><div><ul><li>Dewan Ekonomi Nasional (DEN)</li><li>Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)</li><li>Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)</li><li>Badan Pelaksana APEC</li><li>Badan Pertimbangan Jabatan Nasional (Baperjanas)</li><li>Lembaga Sensor Film (LSF)</li><li>Tim Bakorlak Inpres 6</li><li>Tim Pengembangan Industri Hankam</li><li>Komite Olahraga Nasional Indonesia</li><li>Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia</li><li>Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias (BRR Aceh – Nias)</li><li>Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)</li></ul></div><div>8. Badan Independen</div><div>Badan independen adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen.</div><div><ul><li>Badan Nasional Sertifikasi Profesi</li><li>Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)</li><li>Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)</li><li>Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)</li><li>Komisi Ombudsman Nasional (KON)</li><li>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li><li>Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)</li><li>Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)</li><li>Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)</li></ul></div><div>9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri)</div><div>TNI dipimpin oleh seorang panglima. Panglima TNI dipilih oleh presiden dengan persetujuan DPR. TNI dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Setiap angkatan dipimpin oleh seorang kepala staff. TNI bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dari luar maupun dari dalam. Demikian juga dengan Polri. Polri juga termasuk lembaga negara. Kepolisian dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri dipilih presiden dengan persetujuan DPR. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Soal UH <a href="http://mastugino.blogspot.com/2012/11/soal-uh-pemerintahan-tingkat-pusat.html" target="_blank">Pemerintahan Tingkat Pusat</a></div><ul> </ul></div></div></div></div></div>

Pemerintahan Tingkat Pusat

Pemerintah pusat biasanya disebut “pemerintah” saja. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presid...

Soal UH Kebebasan Organisasi

<div style="text-align: justify;">Soal UH <a href="http://mastugino.blogspot.com/2012/11/kebebasan-berorganisasi.html" target="_blank">Kebebasan Organisasi.</a> Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur terdiri dari, Anggota ( manusia ), Tujuan, Tugas, Kerja sama, Struktur, dan Tempat. Kebebasan berorganisasi adalah hak asasi setiap orang untuk berpartisipasi dalam organisasi sesuai dengan hati nuraninya. Kebebasan berorganisasi diatur dalam Pancasila dan UUD 1945 pasal 28E ayat 3 Kebebasan harus disertai dengan tanggungjawab, agar tidak merugikan orang lain. Kebebasan yang bertanggungjawab artinya kebebasan yang ada batasnya. Dalam memilih organisasi yang akan kita ikuti harus sesuai minat, bakat, dan kemauan. </div><div style="text-align: justify;"> </div><div style="text-align: justify;"></div>Ciri -ciri Organisasi yang Baik 1. Memiliki tujuan yang jelas dan nyata 2. Pembagian kerjanya jelas 4. Ada keserasian antaranggota yang bertanggung jawab. 5. Adanya koordinasi yang baik untuk semua bagian. 6. Organisasi itu menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan. <div>A. Pilihlah jawaban yang tepat !</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXDQrtgH9aO3YmGOJfTKiA7niM89TAMgHiIkmLoeXmxFFx4ufSAXX4I_2rB77mnf7ouMsqpB-co3PRal12o9WT4mEGtN51ijHBNDLkWNG98yPTfkAlUtGHvv2Na8j9SXN2p634G-n6PeY/s1600/organisasi.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXDQrtgH9aO3YmGOJfTKiA7niM89TAMgHiIkmLoeXmxFFx4ufSAXX4I_2rB77mnf7ouMsqpB-co3PRal12o9WT4mEGtN51ijHBNDLkWNG98yPTfkAlUtGHvv2Na8j9SXN2p634G-n6PeY/s1600/organisasi.jpg" /></a></div>1. Agar organisasi dapat berjalan dengan baik, ketua organisasi berwenang      untuk ....     a. melakukan pengawasan dengan ketat     b. pemaksaan kerja terhadap pengurus     c. berperilaku sewenang-wenang     d. melakukan koordinasi dengan pengurus Sebuah organisasi akan terbentuk apabila semua orang yang mempunyai tujuan sama sepakat untuk bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Kesepakatan tersebut akan terbentuk apabila ada koordinasi yang baik antara ketua dan pengurus organisasi. Melakukan koordinasi terhadap pengurus merupakan salah satu tugas ketua organisasi. 2. Salah satu program yang dijalankan oleh organisasi Budi Utomo adalah ....     a. memajukan pendidikan     b. melawan penjajah     c. memajukan bidang politik     d. menyusun strategi perang Secara umum, tujuan Budi Utomo adalah memajukan dan meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu, Budi Utomo lebih mencanangkan beberapa programnya, antara lain memajukan bidang pendidikan, kesejahteraan, dan budaya. 3. Organisasi dibentuk atas dasar persamaan ....     a. tujuan     b. sikap     c. jenis kelamin     d. budaya Sebuah organisasi dapat terbentuk karena adanya kesamaan tujuan di antara anggota-anggotanya. Tujuan dibentuknya organisasi adalah agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar, dan para anggota dapat mengerti tugas dan tanggung jawab sebagai anggota. Dalam sebuah organisasi setidaknya mencakup tujuan, anggota, dan pengurus. 4. Organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil organisasi adalah      pengertian dari...     a. Organisasi sosial     b. Organisasi formal     c. Organisasi non formal     d. Organisasi bisnis Organisasi bisnis adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.  5. Hubungan kerja antar bagian dalam organisasi disebut ...     a. Struktur organisasi     b. Tujuan organisasi     c. Gambaran organisasi     d. Pengertian organisasi Struktur artinya hubungan kerja antar bagian. Dalam organisasi, ada hubungan kerja antar bagian. 6. Dengan berorganisasi telah menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk ....     a. individu     b. paling sempurna     c. Tuhan     d. sosial Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lain. Manusia senantiasa memerlukan manusia lain, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia cenderung hidup berkelompok. Dari kecenderungan berkelompok inilah manusia kemudian membentuk organisasi. 7. Mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggota organisasi menjadi kewenangan ....     a. bendahara     b. ketua     c. sekretaris     d. wakil ketua Setiap pengurus organisasi memiliki tugas yang berbeda-beda. Tugas ketua organisasi antara lain. · Mengurus organisasi, termasuk di dalamnya mengatur anggota-anggotanya. · Bertanggung jawab ke luar dan ke dalam organisasi. · Memimpin rapat. · Mengadakan hubungan dengan pihak luar. · Membuat rencana kerja. 8. Tujuan bersama dalam sebuah organisasi akan tercapai apabila seluruh anggota saling ....     a. bekerja sama     b. menghargai     c. memuji     d. berkomunikasi Organisasi timbul karena manusia ingin mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama. Jadi, inti dari organisasi adalah kerja sama. Tidak ada organisasi tanpa adanya kerja sama. 9. Sejak zaman dahulu sebagai makhluk sosial manusia selalu ingin hidup dalam ....     a. kelompok     b. rumah     c. kemewahan     d. kebahagiaan Sejak zaman dahulu manusia selalu hidup secara berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. 10. Organisasi pertama di Indonesia dan menjadi ujung tombak lahirnya pergerakan nasional        adalah ....       a. Budi Utomo       b. Jong Java       c. Sumpah Pemuda       d. Karang Taruna Tahun 1908 bagi bangsa Indonesia dapat dipandang sebagi tonggak baru bagi upaya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Mulai saat itu berkembang kesadaran nasional yang ditandai dengan lahirnya organisasi pergerakan nasional yang bersifat modern dan nasional. Salah satunya dan organisasi yang pertama adalah Budi Utomo. 8. Agar sebuah organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya ....     a. pemimpin     b. anggota     c. program kerja     d. tujuan Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam suatu organisasi perlu adanya pembagian tugas, pembuatan program kerja, baik program jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek. Pembagian tugas perlu diatur agar tugas-tugas setiap pengurus tidak tumpang tindih dan supaya pekerjaan setiap anggota dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 11. Berfungsinya suatu organisasi ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu ....       a. uang dan pengurus       b. fasilitas dan pengurus       c. uang dan kegiatan       d. kegiatan dan sarana Dalam sebuah organisasi selain adanya kegiatan, hal lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaannya sarana. Berfungsinya suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kegiatan (aktivitas) dan sarana (fasilitas). 12. Salah satu bentuk organisasi adalah organisasi pemerintahan. Yang merupakan contoh        organisasi pemerintahan adalah....       a. PKK .       b. Desa.       c. Partai politik.       d. Karang taruna. Desa merupakan organisasi pemerintahan yang membawahi beberapa kampung atau rukun warga 13. Sebuah organisasi mempunyai tujuan bersama. Yang berkewajiban mewujudkan tujuan        organisasi adalah. ...       a. Ketua dengan hanya dibantu oleh wakil ketua saja.       b. Pengurus organisasi tanpa melibatkan anggota.       c. Semua yang termasuk dalam organisasi.       d. Semua anggota tanpa para pengurus organisasi. Awal organisasi itu dibentuk karena ada tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut diwujudkan oleh semua yang termasuk dalam organisasi (pengurus dan anggota) 14. Berorganisasi ternyata banyak manfaatnya. Yang termasuk manfaat berorganisasi        adalah.....       a. Belajar hidup hemat.       b. Belajar memaksakan pendapat kepada orang lain.       c. Belajar memboroskan uang jajan.       d. Belajar menghargai pendapat orang lain. Manfaat mengikuti organisasi adalah sebagai berikut : Menambah wawasan dan pengalaman Mengetahui dan mengembangkan bakat Menambah teman Belajar mengemukakan pendapat Belajar menghormati orang lain Belajar menghargai pendapat orang lain Mudah bergaul Melatih diri kemandirian Melatih kedisiplinan Membagi dan mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat Menimbulkan kepercayaan diri dan tidak mudah mengeluh 15. Ada banyak sekali jenis organisasi.  Salah satu contoh jenis organisasi sosial        kemasyarakatan  adalah . . . .       a. pabrik tekstil       b. pemerintahan desa       c. partai politik      d. karang taruna Karang taruna erupakan organisasi pemuda atau remaja di suatu desa atau kelurahan. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial. 16. Sebelum dipilih, seorang calon pengurus organisasi harus melakukan ....       a. diskusi       b. kampanye       c. wawancara       d. provokasi Sebelum pemilihan, calon pengurus melakukan kampanye mengajak anggota untuk memilihnya. Selain itu, para calon pengurus memperkenalkan diri agar para anggota dapat mengenalnya lebih dekat. 17. Organisasi pramuka resmi diperkenalkan di Indonesia pada tahun ....       a. 1961       b. 1971       c. 1950      d. 1946 Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan hanya di ibu kota Jakarta, tetapi juga di berbagai tempat penting di Indonesia. 18. Berikut ini merupakan organisasi yang berada di lingkungan masyarakat, yaitu ....       a. OSIS       b. karang taruna       c. pramuka       d. koperasi sekolah Sebuah organisasi dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama, baik yang bersifat sangat kecil dan sederhana hingga tujuan besar yang melibatkan banyak orang. Contoh organisasi yang ada di lingkungan masyarakat yaitu karang taruna dan rukun tetangga. 19. Salah satu bentuk organisasi adalah organisasi pemerintahan. Berikut yang merupakan        organisasi pemerintahan adalah ....       a. PKK       b. kecamatan       c. Partai Demokrat       d. WALHI Organisasi pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa, organisasi pemerintahan kecamatan dipimpin oleh camat. 20. Berikut ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi yang ada di         Indonesia yaitu ....        a. Partai Golkar        b. koperasi sekolah        c. Palang Merah Indonesia        d. PT. Indofood Organisasi ekonomi adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Organisasi ekonomi biasanya berada di kota-kota. Namun, tidak menutup kemungkinan organisasi ekonomi juga ada di desa-desa. Contoh dari organisasi ekonomi adalah berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan produksi. 21. Dalam UUD 1945 kebebasan berorganisasi diatur dalam Pasal ....       a. 27       b. 28       c. 29       d. 30 UUD 1945, terutama Pasal 28 E (Ayat 3). Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. 22. Menggunakan kebebasan untuk memilih sesuatu hendaknya didasari dengan sikap ....       a. percaya diri       b. tenggang rasa       c. tanggung jawab       d. rela berkorban Kebebasan berarti kemerdekaan untuk bertindak sesuai dengan kemauan hati. Namun, kebebasan kita hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain. Kita sebaiknya menggunakan kebebasan kita kita dengan rasa tanggung jawab. 23. Bila ingin aktif berorganisasi di sekolah, kamu dapat masuk dalam organisasi ....       a. karang taruna       b. PGRI       c. OSIS       d. PMI OSIS merupakan organisasi yang berada di lingkungan sekolah. B.Isilah titik-titik soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang tepat ! 1. Bentuk perkumpulan antara dua orang / lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan       yang telah ditetapkan bersama adalah . . . .      organisasi 2. Anggota dalam organisasi adalah . . . .      manusia 3. Awal organisasi itu dibentuk karena ada . . . . yang hendak dicapai.      tujuan 4. Pada dasarnya dengan organisasi yang ada harapan pekerjaan itu bisa dikerjakan       secara . . . .       efektif 5. Suatu organisasi akan berjalan dengan baik jika masing-masing pengurus dan anggotanya      mengetahui akan . . . . dan tanggungjawabnya.     tugas 6. Agar tujuan bisa tercapai, . . . . dalam organisasi harus dipenuhi.      unsur-unsur 7. Manusia selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini, manusia sebagai      makhluk . . . .     Sosial 8. Kepentingan yang menyangkut orang banyak dinamakan kepentingan . . . .      bersama/umum 9. Kebebasan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 pasal . . . .     28 E ayat 3 10.Organisasi kebangsaan di negara kita diawali dengan berdirinya organisasi . . . .       Budi Utomo C. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 1. Apa tujuan dibentuknya sebuah organisasi?     Melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. 2. Apa yang dimaksud dengan organisasi?     Organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berkumpul dan bekerja sama untuk      mencapai tujuan yang ingin mereka capai bersama. 3. Apa yang kamu ketahui tentang organisasi profesi?     Organisasi profesi adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang karena      memiliki latar belakang profesi/pekerjaan yang sama. 4. Sebutkan pengurus yang ada dalam sebuah organisasi!     Dalam sebuah organisasi terdapat pengurus organisasi yang terdiri dari ketua, wakil      ketua, sekretaris, dan bendahara. 5. Jelaskan pentingnya aturan dalam sebuah organisasi?     Aturan diperlukan agar organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan

Soal UH Kebebasan Organisasi

Soal UH Kebebasan Organisasi. Organisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. U nsur-u...

Info Terbaru

Soal UH Pemerintahan Tingkat Pusat

Pemerintahan Tingkat Pusat

Soal UH Kebebasan Organisasi

Popular Posts

Kategori

Blog Archive