1. Sertifikasi
Hasil Tangkapan Ikan akan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2010 sebagaimana diaturdalam European Council Regulation No. 1005/2008 di atas.
2. Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan/DKP) telah melakukan berbagai
langkah-langkah persiapan, termasuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh Komisi
Eropa untuk menyampaikan notifikasi Pejabat DKP ke UE. Hai ini bisa dilihat melalui
website Komisi Eropa (http://ec.europa. eu/fisheries/ cfp/external_ relations/ illegal_
fishing_en.htm) .
3. Menteri Kelautan dan Perikanan telah menunjuk Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Otoritas
Kompeten (Competent Authority) untuk penyelenggaraan SHTI. Untuk operasional SHTI di lapangan,
Dirjen Perikanan Tangkap telah menunjuk 21 (dua puluh satu) Kepala Pelabuhan Perikanan sebagai
Otoritas Kompeten Lokal yang akan memvalidasi Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan.
4. Apabila ada ada pertanyaan terkait dengan penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan dapat
menghubungi Dirjen Perikanan Tangkap up. Direktur Pelabuhan Perikanan telp. (021) 3520728, Fax
(021) 3520728, Email: parlin.t@gmail. com dengan tembusan kepada Dirjen Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan up. Direktur Pemasaran Luar Negeri telp/fax (021) 3521977, Email:
trilateral_partners hip@yahoo. com dan eksporikan@gmail. com.
5. Sebagaimana telah dijelaskan melalui sosialisasi dan simulasi yang telah dilaksanakan pada bulan Juli
- September 2009 bahwa Untuk kapal penangkap skala kecil tidak perlu mengisi Sertifikat Hasil
Tangkapan Ikan, namun UPl/eksportir mengisi sertifikat hasil tangkapan ikan yang telah
disederhanakan.
6. Contoh blanko Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan dan informasi lainnya dapat dilihat di website DKP
(www.dkp.go. id, pilih Program Khusus, pilih Seafood Indonesia).
Sumber :
Direktorat Jenderal P2HP
Post a Comment