Liberalisasi Nelayan Asing di Depan Mata

<div style="text-align: justify;">Dalam Pasal 35A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 persen dari jumlah anak buah kapal.</div><a name='more'></a><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketentuan itu berarti kapal perikanan berbendera asing hanya boleh mempekerjakan nelayan asing sebanyak 30 persen dari jumlah anak buah kapal (ABK).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu, dalam Pasal 35A Ayat (1) UU No 45/2009 disebutkan, kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal 35A, UU No 45/2009 yang disahkan tanggal 29 Oktober 2009 itu, kapal perikanan berbendera Indonesia wajib menggunakan 100 persen nakhoda dan ABK berkewarganegaraan Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedua ketentuan itu sangat kontradiktif dengan fakta di lapangan. Saat ini, justru sudah banyak kapal perikanan berbendera Indonesia yang menggunakan atau mempekerjakan nelayan asing lebih dari 90 persen. Hal itu memperlihatkan liberalisasi di sektor perikanan—yaitu mempekerjakan nelayan-nelayan asing di kapal-kapal berbendera Indonesia di perairan Indonesia—telah berada di depan mata.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaannya, apakah pemerintah dan masyarakat sudah siap? Apakah aparat negara siap mengawasi kapal-kapal perikanan yang berbendera Indonesia, mempekerjakan nelayan asing, dan beroperasi di laut lepas, khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Apakah nelayan atau pelaut lokal sudah siap bersaing dengan nelayan asing untuk berkompetisi dalam ladang mata pencarian sebagai nelayan?</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pertanyaan itu memang tidak mudah dijawab. Namun, yang jelas, keberadaan nelayan asing di kapal perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di perairan Indonesia atau ZEEI cukup mengkhawatirkan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mengapa? Nelayan asing yang bekerja di kapal berbendera Indonesia dikhawatirkan melakukan kegiatan alih muatan kapal, berupa hasil tangkapan, (transshipment) ke kapal-kapal nelayan Thailand atau kapal-kapal pengumpul ikan dari Thailand di tengah laut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pelaut lokal</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selain itu, nelayan-nelayan atau pelaut-pelaut lokal semakin kehilangan kesempatan untuk dapat bekerja atau menangkap ikan dengan kapal-kapal besar di wilayah perairan Indonesia sendiri.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Fakta bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia menggunakan nelayan asing setidaknya mulai terlihat saat kapal patroli Mabes Polri menangkap tiga kapal eks Thailand di perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), pertengahan Januari 2010.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Ketiga kapal yang ditangkap itu adalah KM Jala Komira 803, KM Mutiara Mina, dan KM Jala Komira 809. Ketiga kapal itu ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran wilayah penangkapan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Nakhoda ketiga kapal itu berasal dari Thailand, yaitu Piyakorn Chantapazu, Nipon Wongchai, dan Atit Sinpaksa. Dari jumlah ABK sebanyak 30 orang, hanya tiga orang berasal dari Indonesia, sisanya berasal dari Thailand (Kompas, 13/1).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Setidaknya puluhan kapal eks Thailand yang berbendera Indonesia itu berpangkalan di pelabuhan perikanan (fishing port) Barelang, Pulau Nipah, pulau kecil di sekitar Pulau Batam, Rempang, dan Galang (Barelang), Kepri. Perairan di kawasan itu cukup strategis sebagai pangkalan kapal-kapal eks Thailand yang akan beroperasi di Laut China Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Batam Yuslibar mengakui adanya nelayan-nelayan Thailand yang bekerja di kapal-kapal eks Thailand di pelabuhan perikanan Barelang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Yuslibar, kapal yang menggunakan jaring pukat ikan (fish net) mempekerjakan 12 nelayan asing dan 2 nelayan lokal. Kapal yang menggunakan jaring pukat cincin (purse seine) mempekerjakan 30-35 nelayan asing dan 2-5 nelayan lokal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terkait dengan pelabuhan perikanan Barelang itu, Betel Zebua, Manajer Operasional PT Mandra Guna Gema Sejati (PT MGGS)—perusahaan pengelola pelabuhan perikanan Barelang—mengatakan, jumlah kapal yang berpangkalan di pelabuhan itu mencapai 67 kapal.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Betel mengakui, sebagian besar kapal adalah kapal-kapal eks Thailand atau kapal nelayan Thailand yang dilelang. Kapal-kapal itu berbobot 100 ton sampai 200 ton. Kapal-kapal eks Thailand itu sudah beralih status kepemilikannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">”Kapal-kapal itu sudah menjadi milik perusahaan di Indonesia,” kata Betel. Ia menambahkan, sebagian besar nelayan yang dipekerjakan di kapal-kapal eks Thailand itu memang merupakan nelayan-nelayan Thailand.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Betel menjelaskan, pihak PT MGGS sebenarnya hanya merupakan pengelola pelabuhan perikanan. Kapal-kapal eks Thailand yang berpangkalan di pelabuhan itu merupakan kapal-kapal milik perusahaan lain yang sudah bekerja sama dengan PT MGGS.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">PT MGGS bekerja sama dengan 10 perusahaan penangkap ikan yang berasal beberapa daerah, termasuk Jakarta. ”Kerja sama dalam bentuk penangkapan ikan. Ikan yang terkumpul di bongkar di pelabuhan perikanan,” kata Betel.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wilayah</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Wilayah penangkapan ikan kapal-kapal itu, lanjut Betel, berada di Laut China Selatan. Ia menambahkan, selama tahun 2009, hasil penangkapan ikan melalui pelabuhan perikanan Barelang 400 ton sampai 500 ton.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jumlah itu tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan armada kapal eks Thailand yang berpangkalan di pelabuhan itu. Dari 67 kapal eks Thailand berbobot 100 ton-200 ton, dengan asumsi 20 kapal saja yang beroperasi selama 2-3 bulan dan rata-rata hasil tangkapan 20 ton per kapal, itu berarti hasil tangkapan mencapai 400 ton dalam 2-3 bulan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan minimnya hasil tangkapan, muncullah dugaan atau kekhawatiran adanya praktik alih muatan ikan yang ditangkap (trans-shipment) ke kapal-kapal nelayan Thailand atau kapal pengumpul ikan dari Thailand yang juga beroperasi di laut China Selatan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dugaan atau kekhawatiran itu diungkapkan Ketua Ikatan Kerukunan Keluarga Nelayan Kepulauan Anambas Tarmizi. Ia mengaku cemas terhadap kapal-kapal Indonesia dan berbendera Indonesia yang menggunakan nelayan asing. Nelayan asing yang bekerja di kapal berbendera Indonesia dikhawatirkan melakukan alih muatan kapal di tengah laut.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Bahkan, Fadel mengakui, pencurian ikan saat ini sering dilakukan menggunakan kapal-kapal bekas nelayan asing yang sudah dilelang. Untuk itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk menangani modus pencurian ikan tersebut (Kompas, 27/1).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejauh mana pemerintah mampu mengawasi kapal-kapal berbendera Indonesia yang mempekerjakan nelayan-nelayan asing dan beroperasi di perairan Laut China Selatan dan ZEEI? Tanpa pengawasan yang ketat, liberalisasi nelayan asing dan keberadaan nelayan asing di kapal-kapal berbendera Indonesia jelas menjadi bumerang.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber daya kelautan kemungkinan besar semakin tereksploitasi dengan praktik trans-shipment. Pelabuhan perikanan yang seharusnya dapat berkembang dengan pembangunan industri olahan sektor perikanan justru hanya menjadi pangkalan nelayan-nelayan asing yang bekerja di kapal-kapal berbendera Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><b>Sumber: Kompas </b></div>

Liberalisasi Nelayan Asing di Depan Mata

Dalam Pasal 35A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan disebutkan, kapal perikanan berbendera asing yang melakukan pen...

Read more »

Kapal Asing Beroperasi di Cianjur

<div style="text-align: justify;">Bupati Cianjur, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M..M.</div><div style="text-align: justify;">segera melayangkan surat ke pemerintah pusat jika pihaknya telah</div><div style="text-align: justify;">mendapatkan laporan resmi dari pemerintahan desa setempat terkait</div><div style="text-align: justify;">dugaan adanya beberapa kapal asing yang berbendera vietnam dan</div><div style="text-align: justify;">Thailand melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia khususnya di</div><div style="text-align: justify;">wilayah perairan selatan Cianjur. Selain keberadaanya mengganggu</div><div style="text-align: justify;">aktivitas nelayan tradisional, keberadaan kapal nelayan asing itu</div><div style="text-align: justify;">sudah melanggar batas teritorial.</div><a name='more'></a><br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Saya akan segera mebuat surat pemberitahuan ke pemerintah pusat</div><div style="text-align: justify;">mengenai keberadaan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan</div><div style="text-align: justify;">diperairan selatan Cianjur. Saya masih menunggu laporan lengkap dari</div><div style="text-align: justify;">pemerintahan desa setempat. Kala sudah saya terima segera saya akan</div><div style="text-align: justify;">kirim surat ke pusat," kata Bupati, Rabu (3/2).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut bupati, selain keberadaanya mengganggu pendapatan nelayan</div><div style="text-align: justify;">tradisional, keberadaan kapal asing diwilayah pantai selatan Cianjur</div><div style="text-align: justify;">itu sudah terkait dengan masal teritorial. "Kalau benar demikian,</div><div style="text-align: justify;">keberadaan kapal asing diwilayah pantai selatan Cianjur itu tidak bisa</div><div style="text-align: justify;">didiamkan, ini harus mendapatkan penanganan serius," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sementara itu Koordinator Nelayan Jayanti Cianjur selatan, Asep</div><div style="text-align: justify;">Samudra mengungkapkan, dalam sebulan terakhir ditenggarai ada beberapa</div><div style="text-align: justify;">kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan diwilayah pantai</div><div style="text-align: justify;">Jayanti Cianjur selatan. Dari laporan beberapa nelayan, kapal asing</div><div style="text-align: justify;">tersebut diiduga berbendera Vietnam dan Thailand.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jelas keberadaan kapal asing itu sangat mengganggu aktivitas para</div><div style="text-align: justify;">nelayan. Mereka merasa terintimidasi dengan keberadaan kapal asing</div><div style="text-align: justify;">itu. Mereka melakukann penangkapan ikat secara besar-besaran dengan</div><div style="text-align: justify;">peralatan yang lebih canggih. Bahkan saat para nelayan tidak bisa</div><div style="text-align: justify;">melaut lantaran cuaca, mereka masih tetap bisa melakukan penangkapan</div><div style="text-align: justify;">ikan," kata Asep.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sejak adanya kapal asing melakukan aktivitas penangkapan ikan</div><div style="text-align: justify;">diwilayah pantai selatan Cianjur itu, pendapatan para nelayan menurun</div><div style="text-align: justify;">drastis. Bahkan para nelayan tidak jarang harus kembali tanpa hasil</div><div style="text-align: justify;">tangkapan yang memadai. "Hasil tangkapan para nelayan terus menurun</div><div style="text-align: justify;">sangat drastis. Keberadaan kapal asing itu benar-benar merugikan para</div><div style="text-align: justify;">nelayan," tegasnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Untuk itu pihaknya berharap ke Pemkab Cianjur untuk segera turun</div><div style="text-align: justify;">tangan mengatasi masalah keberadaan kapal asing itu. "Ini jelas</div><div style="text-align: justify;">merupakan salah satu bentuk pelangggaran. Tidak bisa seenaknya begitu</div><div style="text-align: justify;">saja kapal asing itu merampok ikan diwilayah kita. Aparat terkait</div><div style="text-align: justify;">harus segera mengambil tindakan dengan masalah ini agar para nelayan</div><div style="text-align: justify;">bisa kembali melaut dengan perasaan aman dan hasil yang maksimal,"</div><div style="text-align: justify;">harapnya (B-101/A-26) .***.</div>

Kapal Asing Beroperasi di Cianjur

Bupati Cianjur, Drs. H. Tjetjep Muchtar Soleh, M..M. segera melayangkan surat ke pemerintah pusat jika pihaknya telah mendapatkan laporan re...

Read more »

Terumbu Karang, Adapt or Die

<div style="text-align: justify;">LUAS terumbu karang Indonesia mencakup wilayah 50.000 km persegi. Areal itu hampir mencakup 1/5 dari luas terumbu karang yang ada di dunia (Investing in a More Sustainable Indonesia, World Bank 2009). Mober dan Folke (1999) menunjukkan beberapa contoh barang (goods) dan jasa (services) yang disumbangkan ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini telah mengaruniai kita sumber-sumber terbarukan seperti ikan dan rumput laut serta hasil penambangan karang berupa pasir dan karang. </div><a name='more'></a>Di samping itu, terumbu karang telah berjasa melindungi pantai dari hempasan ombak, menjadi taman ikan-ikan dewasa setelah mereka menghabiskan masa remajanya di kawasanbakau, menjadi perekam informasi iklim, dan juga menjadi sarana sosial, ekonomi, budaya masyarakat karena unsur keindahan dan kekayaan yang dimilikinya. Berdasarkan kontribusi goods dan services-nya itu, beberapa kelompok peneliti membuat taksiran potensi ekonomi kawasan terumbu karang sehat di Indonesia dan Filipina (Cesar, 1996; White dkk, 2000). Menurut mereka, setiap tahunnya untuk setiap km persegi areal terumbu karang, potensi ekonomi (dalam US$) yang diperoleh dari sektor perikanan dan aspek perlindungan pantainya bernilai 20 ribu hingga 151 ribu. Jika dimasukkan pula komponen sektor pariwisatanya, potensi ekonomi itu akan meningkat, yakni berada pada kisaran 23 ribu hingga 270 ribu. Dengan daerah karang seluas 50 ribu km persegi itu, kita sebenarnya memiliki potensi kekayaan yang amat besar.<br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, amat disayangkan bahwa belakangan ini potensi ekonomi terumbu karang kita itu seakan tergerus beberapa aktivitas manusia, seperti pencarian ikan menggunakan bahan peledak dan sianida (Cesar dkk 1997; 1999 dan 2000). Selain ancaman berskala lokal itu, terumbu karang menghadapi ancaman global, muncul dalam bentuk pemutihan karang (coral bleaching) akibat suhu laut ekstrem, penurunan laju pengapuran karang karena pengasaman samudra.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pemutihan karang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pada kondisi lingkungan yang normal, terumbu karang dan alga zooxanthellae bekerja sama (simbiosis) 'papan-pangan' yang saling menguntungkan. Karang adalah tempat berlindung (shelter), sedangkan zooxanthellae menjadi penghasil energi, pertumbuhan, pemercepat proses pengapuran, dan reproduksi karang. Namun, ketika terjadi perubahan ekstrem pada lingkungan sekitarnya, kelompok alga penghuni karang itu hijrah dari rumahnya meninggalkan karang. Karang yang ditinggal pergi oleh penghuninya akan memutih (bleached) lalu mati. Keadaan-keadaan ekstrem lingkungan yang bertanggung jawab pada per mutihan karang itu ternyata amat beragam (Goreau dkk, 1992: A Global Warmifig Forum-Scientific, Economic and Legal Forum , editor: RA Geyer). Beberapa keadaan ekstrem itu di antaranya adalah menurunnya suhu laut akibat melintasnya fenomena atmosphere cold front di wilayah karang atau meningkatnya suhu laut akibat hadirnya udara panas (heat wave) dan El Nino (kenaikan suhu muka laut di daerah tropis akibat interaksi samudra-atmosfer). Meskipun pemutihan karang yang ekstensif dan masif umumnya bertepatan dengan kehadiran udara panas dan anomali iklim seperti yang terjadi pada El Nino 1982 / 83 dan 1997 / 98, ada pula saatnya fenomena pemutihan itu terjadi tanpa kehadiran anomali itu. Untuk menyelidiki hal itu Halide dan Ridd (dalam buku Fuzzy Logic-A Framework for the New Millennium yang disunting V Dimitrov dan V Korotkich, 2002) membuat rekonstruksi tahunah pemutihan karang dari salah satu gugus karang Great Barrier Reef, dekat Magnetic Island, Australia. Hasil rekonstruksi pada periode 1980-1999 menunjukkan fenomena pemutihan karang terjadi jika suhu laut pada tahun tertentu lebih tinggi 0,37 derajat Celsius daripada suhu laut tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa untuk menghindari terjadinya pemutihan, terumbu karang seolah-olah melakukan suatu bentuk proses penyesuaian diri terhadap lingkungan / aklimatisasi. Mekanisme aklimatisasi ini baru dapat dijelaskan beberapa tahun terakhir ini melalui beberapa kajian tentang analisis toleransi suhu hasil kombinasi simbiosis antara karang dan beragam filogenik alga penghuninya. Salah satu studi, misalnya, Mieog dkk (2009) menemukan simbiosis antara karang dan alga berfilogenik C dan D merupakan kombinasi dengan toleransi suhu besar. Jadi ketika terjadi peningkatan suhu laut, alga yang tak tahan suhu tinggi akan pergi meninggalkan karang dan menyebabkan karang memutih. Karang itu akan pulih kembali ketika penghuninya secara alamiah digantikan simbion alga yang lebih toleran suhu lingkungan baru.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Pengapuran karang</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jika kasus pemulihan karang disebabkan keadaan lingkungan ekstrem yang memengaruhi simbiosis alga dan karang, kasus penurunan laju pengapuran karang ditimbulkan adanya pengasaman samudra (De'ath dkk, 2009). Pengasaman ini (penurunan nilai pH air laut dan kadar ion karbonat) disebabkan semakin meningkatnya konsentrasi CO2 yang larut pada muka laut dari atmosfer seiring dengan peningkatan kadar CO2 dari atmosfer. Sebagaimana kita ketahui, konsentrasi CO2 di atmosfer telah mengambil peningkatan dari 280 ppm pada awal revolusi industri dan kini telah mencapai 387 ppm akibat kegiatan industri dan pertanian. Menurut Kleypas dan Langdon (2006), penurunan ion karbonat yang merupakan bahan dasar mineral penyusun kerangka terumbu karang akan berdampak pada kelangsungan hidup karang. Sebagian dampak itu misalnya menurunnya kemampuan terumbu karang menghadapi tekanan hidrodinamik (arus dan gelombang laut) dan menurunnya kemampuan kompetisi terumbu karang memperoleh wilayah karena strukturnya menjadi rapuh karena kekurangan karbonat. Hasil permodelan kelompok peneliti Silverman dkk (2009) bahkan lebih mencemaskan lagi karena memprediksikan jika konsentrasi C02 di atmosfer mencapai 560 ppm, terumbu karang terhenti pertumbuhannya dan berangsur mengalami pelarutan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Namun, hasil kajian terumbu karang di Great Barrier Reef oleh kelompok Lough dan Barnes (2000) menemukan laju pengapuran akan semakin meningkat dengan naiknya suhu laut. Itu ada hubungannya dengan meningkatnya proses metabolisme pada suhu lebih tinggi. Selain itu, peningkatan kadar CO2 malah semakin meningkatkan laju fotosintesis alga zooxanthellae. Hasil fotasintesis itu penting bagi pertumbuhan karang karena, pertama, hasil fotosintesa sumber energi pertumbuhan karang (Buddemeier dkk, 2004). Kedua, proses fotosintesa menjamin terbentuknya kondisi aerobik (kaya oksigen) yang sehat untuk terumbu karang. Selain peran pentingnya pada proses fotosintesis, alga penyerap produk limbah metabolisme berbahaya bagi karang (Idso, 2009).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Adapt or die!</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Uraian itu menunjukkan, untuk menghadapi pemutihan karang dan pengasaman samudra itu, terumbu karang harus mampu beradaptasi agar tetap hidup. Hal itu diperoleh melalui kemampuannya memilih pasangan alga simbion yang lebih toleran tekanan lingkungan (peningkatan suhu maupun kadar C02). Manusia dapat berpartisipasi dalam proses adaptasi ini melalui kajian biomolekuler / genome. Penerapan kajian bisa ditemukan pada upaya restorasi terumbu karang yang rusak akibat suatu pembahan lingkungan. Salah satu contoh upaya transplantasi simbion alga tertentu ke wilayah restorasi (Baums, 2008).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber : Media Indonesia 27 Januari 2010,Hal.16 </div>

Terumbu Karang, Adapt or Die

LUAS terumbu karang Indonesia mencakup wilayah 50.000 km persegi. Areal itu hampir mencakup 1/5 dari luas terumbu karang yang ada di dunia (...

Read more »

Tekan Illegal Fishing (DKP Mimika Butuh Dukungan Masyarakat)

<div style="text-align: justify;">Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla ) Kabupaten Mimika yang mempunyai peran besar dalam melakukan pengawasan kelautan dan perikanan, akan terus berupaya mengawasi kawasan perairan Kabupaten Mimika. Upaya tersebut untuk menekan terjadinya illegal fishing (pencurian ikan).</div><div style="text-align: justify;"></div><a name='more'></a><br /><br /><div style="text-align: justify;">Meski demikian, dalam melakukan pengawasan, Diskanla tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat. Peran masyarakat, khususnya nelayan sangat dibutuhkan, dengan melaporkan jika ada kapal-kapal ikan tanpa dokumen yang melakukan pengangkapan di perairan Mimika kepada Satker Pengawasan setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mimika, Hiskia Simbiak, SE kepada Radar Timika di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan, pelaksanaan pengawasan di laut sangat rawan. Sampai saat ini pihaknya masih mengalami kendala untuk mendeteksi kapal-kapal penangkap ikan dengan kapasitas yang besar Padahal Peralatan DKP yang Sekarang Berubah namanya menajadi Kementrian Kelautan dan Perikanan Itu cukup canggih untuk mendeteksi kapal Pencuri <a href="http://www.amazon.com/Ikan-V5600-Video-Monitor-Resolution/dp/B002BDMSM2?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">Ikan</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=B002BDMSM2" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" /> Tersebut melalui DKP VMS (Vessel Monitoring Sistem) Public Information Service .</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sulitnya melakukan pengawasan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengawasan tersebut. "Bobot kapal yang kita punya sangat kecil dan tidak mungkin bisa mengejar kapal tanggap yang besar,"ujarnya. Apalagi tambah Hiskia, saat ini dinas yang dipimpinnya hanya memiliki satu unit speedboat. Sementara satu unit lainnya masih dalam perbaikan sejak tahun 2007.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Meski mengaku kekurangan sarana dan prasana, namun mantan Kepala Diklat Mimika itu menuturkan, pihaknya akan tetap mengoptimalkan pengawasan dengan fasilitas yang ada. Simbiak berharap, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam memberikan informasi kepada Diskanla.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Jika menemukan pelanggaran seperti kasus illegal fishing, kemudian zona masyakarat yang dimasuki pengusaha luar yang dapat merugikan masyarakat, tolong dilaporkan,"pesannya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Informasi dari masyarakat oleh Diskanlat akan dilanjutkan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk diproses. Dengan demikian masyarakat juga mempunyai peran yang besar dalam melakukan pengawasan terhadap kelautan dan perikanan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sumber : Agus Rahmawan, S.ST.Pi dan Radar Timika (DKP Papua)</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikut adalah Peta Illegal Fishing </div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzUAgJCE_mVZMp3cfipr3l7-_1Mt-ITY5Ek7Lsp7lUdJ2irlpEFowc4D_pwUASrUccuPZZSRb5YXZjMXL9j0yZ_gFY0wB5VZ_El4Rmq8-vI0fiOgX6oPyLqG8UWcAQZ8O9WCO4R5sXbHPl/s1600-h/PETA%20ILEGGAL%20FISING.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzUAgJCE_mVZMp3cfipr3l7-_1Mt-ITY5Ek7Lsp7lUdJ2irlpEFowc4D_pwUASrUccuPZZSRb5YXZjMXL9j0yZ_gFY0wB5VZ_El4Rmq8-vI0fiOgX6oPyLqG8UWcAQZ8O9WCO4R5sXbHPl/s1600/PETA%20ILEGGAL%20FISING.jpg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>

Tekan Illegal Fishing (DKP Mimika Butuh Dukungan Masyarakat)

Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla ) Kabupaten Mimika yang mempunyai peran besar dalam melakukan pengawasan kelautan dan perikanan, akan...

Read more »

TANAM MANGROVE, SELAMATKAN WILAYAH PESISIR

<div style="text-align: justify;">Dalam rangka memanfaatkan hasil pembuangan lumpur dan melindungi kawasan pesisir Sidoarjo dari kerusakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP) bekerjasama dengan beberapa instansi melakukan kegiatan penanaman <a href="http://www.amazon.com/Biology-Mangroves-Seagrasses-Habitats/dp/0198568711?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">mangrove</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=0198568711" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" /> di pulau buatan Muara Sungai Porong. </div><a name='more'></a>Penanaman mangrove bertujuan untuk memanfaatkan area pulau buatan dari sedimentasi lumpur Lapindo di sekitar muara Sungai Porong. Keberadaan mangrove memiliki fungsi penting sebagai penyerap polutan, pelindung pantai, meredam ombak, arus serta menahan sedimen. Selain itu, mangrove juga berfungsi sebagai meredam pasang laut, penahan ROB, energi gelombang serta melindungi pantai dari hempasan badai dan angin, mangrove juga dapat mengurangi emisi karbon sebagai upaya penanggulangan dampak pemanasan global. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad saat melakukan penanaman mangrove dalam rangkaian “Ayo Tanam <a href="http://www.amazon.com/Biology-Mangroves-Seagrasses-Habitats/dp/0198568711?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">Mangrove</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=0198568711" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" />” di pulau buatan Muara Sungai Porong, Sidoarjo (30/1). <br /><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Semburan lumpur Lapindo di sumur Banjar Panji I, Desa Siring, Kecamatan Porong yang sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun dengan volume diperkirakan sebesar 80.000–100.000 m3 setiap hari, telah direkayasa dalam bentuk pulau buatan di Muara Sungai Porong seluas 83 hektar. Karakteristik lumpur yang berasal dari semburan hampir mirip dengan lumpur pantai Sidoarjo tetapi miskin unsur hara, namun mengingat lumpur yang dikeruk telah bercampur dengan lumpur muara sungai dan pasang surut air laut, maka diperkirakan dapat menambah unsur hara yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya mangrove.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut Fadel mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada masyarakat Sidoarjo khususnya warga yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo, dapat memahami terhadap pentingnya meningkatkan dan menjaga sumberdaya pesisir dan laut dengan menanam <a href="http://www.amazon.com/Sea-Storm-Mangrove-Tangle/dp/0374364826?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">mangrove </a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=0374364826" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" />secara mandiri. Pada akhirnya kegiatan ini dapat menunjang produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Hal itu tidak lepas dari peran mangrove sebagai kawasan pemijahan daerah asuhan dan tempat mencari makan bagi ikan, udang dan kerang-kerangan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Saat ini, Indonesia memiliki potensi sumberdaya mangrove seluas 9,36 juta ha, dimana 3,7 juta ha tersebar di dalam kawasan hutan dan 5,66 juta ha di luar kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, kerusakan sumber daya mangrove telah mencapai 70%, dengan rincian 48% (seluas 4,51 juta ha) dalam kondisi rusak sedang dan 23% (2,15 juta ha) dalam kondisi rusak. Kerusakan ini sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia, baik berupa konversi hutan mangrove menjadi pemanfaatan lain, misalnya menjadi pemukiman, industri, rekreasi, atau kepentingan lainnya maupun pemanfaatan ekosistem hutan mangrove sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat sekitarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Sebagai ilustrasi, selama periode 2003-2009 kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan penanaman mangrove untuk rehabilitasi dan mitigasi wilayah pesisir sebanyak 1,4 juta batang pohon mangrove. Penanaman mangrove tersebut difungsikan untuk kegiatan rehabilitasi kawasan pesisir sebanyak 1,15 juta batang dan 263,5 ribu untuk kegiatan mitigasi wilayah pesisir. Secara keseluruhan wilayah pesisir yang telah dilakukan rehabilitasi adalah seluas 280,1 ha.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Rangkaian acara kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, dihadiri oleh 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Pekerjaan Umum. Selain melakukan kegiatan penanaman mangrove di pulau buatan muara Sungai Porong, rombongan juga melakukan pencanangan Ground Breaking (fly over Ketapang), dialog dengan petambak dan nelayan; dan peluncuran kapal Keruk.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Jakarta, 30 Januari 2010</div><div style="text-align: justify;">Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dr. Soen’an H. Poernomo, M.Ed</div>

TANAM MANGROVE, SELAMATKAN WILAYAH PESISIR

Dalam rangka memanfaatkan hasil pembuangan lumpur dan melindungi kawasan pesisir Sidoarjo dari kerusakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan...

Read more »

KENDALA PENANGANAN IUU FISHING DAN CARA PENANGGULANGANNYA

<span style="font-size: large;"><b>Kendala yang dihadapi dalam penanganan IUU Fishing adalah :</b></span><br /><br /><br /><b>1. Lemahnya pengawasan</b><br /><br />Ø masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengawasan;<br /><br />Ø SDM pengawasan yang masih belum memadai terutama dari sisi kuantitas;<br /><br />Ø belum lengkapnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan,<br /><br /><a name='more'></a><br /><br />Ø masih lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum baik pusat maupun daerah;<br /><br />Ø belum berkembangnya lembaga pengawasan;<br /><br />Ø Penerapan sistem MCS yang belum sempurna<br /><br /><br /><br /><b>2. Belum tertibnya perijinan -</b><br /><br />Ø Pemalsuan Ijin, penggandaan ijin<br /><br /><br /><br /><b>3. Lemahnya Law Enforcement</b><br /><br />Ø Wibawa hukum menurun<br /><br />Ø Ketidak adilan bagi masyarakat<br /><br />Ø Maraknya pelanggaran & illegal<br /><br /><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Penanggulangan IUU Fishing</b></span><br /><br /><b>1. Sistem Pengelolaan</b><br /><br />Ø Perumusan Kebijakan Pemanfaatan Sumberdaya Ikan dengan cara Pelestarian: Perlindungan, Pengawetan dan Rehabilitasi, Pengalokasian dan penataan pemanfaatan, Penyusunan Peraturan, Perijinan dan pemanfaatan Sumberdaya ikan.<br /><br /><br /><b><br /></b><br /><b>2. Kebijakan dengan Visi Pengelolaan SDKP tertib dan bertanggung jawab</b><br /><br />Ø Meningkatkan kualitas pengawasan secara sistematis dan terintegrasi agar pengelolaan SDKP berlangsung secara tertib dengan cara operasi pengawasan dan penegakan hukum.<br /><br />Ø Meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP dengan cara pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti pembentukan kelompok apengawas masyarakat (Pokmaswas).<br /><br /><br /><br /><b>3. Strategi</b><br /><br />Ø Optimalisasi Implementasi MCS (Monitoring, Controlling, Surveillancea) dalam pengawasan dengan cara Peningkatan Sarana dan Prasarana pengewasan dan Mengintegrasikan komponen MCS (VMS, Kapal Partroli, Pesawat Patroli Udara, Alat Komunikasi, Radar Satelit/Pantai, Siswasmas, Pengawas Perikanan (PPNS) dan Sistem Informasi Pengawasan dan Pengendalian SDKP) dalam satu system yang sinergis.<br /><br /><br /><br />Ø Pembentukan Kelembagaan Pengawasan di Tingkat Daerah.<br /><br />Dasar Pembentukan Kelembagaan ini yaitu : Belum adanya lembaga pengawasan yang mandiri, Lambannya penanganan operasi dan penanganan perkara, Rentang kendali dan koordinasi yang panjang, Ketergantungan pada pihak lain, Tidak adanya kepastian kendali dan pasca operasi. Rancangan kebutuhan kelembagaan pengawasan yaitu Pangkalan Pengawasan 7 Unit, Stasiun Pengawas 31 Unit dan Satker Pengawas 130 Unit. Sampai saat ini baru Pangkalan 2 unit, Stasiun 3 unit dan Satker unit masih jauh dari harapan.<br /><br /><br /><br />Ø Meningkatkan Intesitas Operasional Pengawasaan Baik Dengan Kapal Pengawas Ditjen P2SDKP secara mandiri maupun kerjasama dengan TNI AL dan Polri. Dengan Langkah ke depan :<br /><br />• Meningkatkan frekuensi kerjasama operasi dengan TNI AL dan POLAIR<br /><br />• Memprogramkan pengadaan Kapal Pengawas dalam jumlah yang mencukupi baik melalui APBN Murni maupun Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).<br /><br /><br /><br />Ø Operasional Penertiban Ketaatan Kapal Dipelabuhan.<br /><br />Dalam operasi tersebut dilakukan pemeriksaan :<br /><br />1. Ketaatan berlabuh di pelabuhan pangkalan sesuai dengan ijin yang diberikan,<br /><br />2. Ketataan Nakhoda kapal perikanan dalam melaporkan hasil tangkapan melalui pengisian Log Book Perikanan,<br /><br />3. Ketaatan pengurusan ijin untuk kapal yang belum berijin dan masa berlaku ijinnya telah habis.<br /><br />Berdasarkan hasil pemeriksaan kapal di pelabuhan pangkalan yang tertib diterbitkan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dari Pengawas Perikanan untuk mendapatkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari Syahbandar dan bagi yang tidak tertib tidak akan dikeluarkan.<br /><br /><br /><br />Ø Pengembangan Dan Optimalisasi Implementasi Vessel Monitoring System (VMS).<br /><br />1. Mewajibkan Pemasangan Transmitter VMS Bagi Kapal berukuran 60 GT ketas.<br /><br />2. Penerapan Transmitter VMS Off Line Bagi Kapal Berukuran 30 – 60 GT.<br /><br />3. Penerapan Sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang berlaku bagi pemilik kapal yang tidak patuh.<br /><br /><br /><br />Ø Pengembangan Sistem Radar Pantai Yang Terintegrasi Dengan VMS.<br /><br />1. Pengembangan sistem radar yang diintegrasikan dengan VMS (telah dikembangkan bersama BRKP).<br /><br />2. Stasiun-stasiun radar tersebut akan ditempatkan pada titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (Selat Malaka, Laut Natuna dsb).<br /><br />Apabila konsep ini terwujud Informasi pengawasan dapat diterima lebih banyak. Hal itu akan mengurangi fungsi patroli kapal pengawas, sehingga pengadaan kapal pengawas bisa dikurangi.<br /><br /><br /><br />Ø Koordinasi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana.<br /><br />1. Peningkatan Peran Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan<br /><br />2. Mempercepat proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan dan persidangan) antar lain melalui Pengadilan Khusus Perikanan<br /><br />3. Mengantisipasi terjadinya tuntutan (Pra-peradilan, Class Action dan Tuntutan Perdata)<br /><br />4. Mengamankan dan merawat barang bukti (misal: kapal, alat tangkap) agar nilai ekonominya dapat dipertahankan<br /><br />5. Penanganan ABK Non Yustitia dari kapal-kapal perikanan asing illegal yang tertangkap<br /><br /><br /><br />Ø Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Ikan melalui SISWASMAS<br /><br />1. Pembinaan berupa peningkatan teknis pengawasan dan pemberian stimulant kepada kelompok-kelompok tersebut berupa perlengkapan pengawas (radio komunikasi, senter, mesin tik dll).<br /><br />2. Sampai dengan tahun 2006 telah terbentuk 759 Pokmaswas yang tersebar di 30 Propinsi di Indonesia.<br /><br />3. Evaluasi Pokmaswas tingkat Nasional untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden RI.<br /><br /><br /><br />Ø Pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan.<br /><br />Dasar Pembentukan :<br /><br />1. Perkara perikanan belum mendapat perhatian serius dibanding perkara lain<br /><br />2. Mewujudkan suatu tatanan sistem peradilan penanganan perikanan yang efektif<br /><br />3. Menstimulasi kinerja pengadilan negeri dalam menangani tindak pidana perikanan<br /><br />4. Mengubah paradigma di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara perikanan<br /><br />Sampai saat ini telah dibentuk di lima tempat yaitu Jakarta Utara, Pontianak, Medan, Tual dan Bitung.<br /><br /><a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=119765917984"><b>Sumber: Stop Illegal Fishing</b></a>

KENDALA PENANGANAN IUU FISHING DAN CARA PENANGGULANGANNYA

Kendala yang dihadapi dalam penanganan IUU Fishing adalah : 1. Lemahnya pengawasan Ø masih terbatasnya sarana prasarana dan fasilitas pengaw...

Read more »

Pukat Harimau Masih Memunculkan Potensi Konflik

Sedikitnya 51 nelayan di Sumatera Utara tewas sejak tahun 1983 akibat konflik yang dipicu beroperasinya pukat harimau di perairan Sumut. Sebanyak 15 nelayan juga mengalami cacat seumur hidup.<br /><br />Ketua Serikat Nelayan Sumut (KSNS) Lahmudin Tampubolon di sela seminar tentang perdagangan internasional dan kesejahteraan nelayan, Senin (25/1), mengatakan, bentrok di laut akibat pukat harimau sudah berlangsung lebih dari 20 tahun dan terus dilaporkan kepada pemerintah. ”Potensi ini akan terus terjadi jika tidak ditangani,” tutur Tampubolon.<br /><a name='more'></a><br /><br />Tampubolon mengatakan, korban tidak hanya berasal dari nelayan tradisional, tetapi juga dari pihak pemilik pukat harimau. Di perairan Pantai Labu, misalnya, sedikitnya 16 orang menjadi korban.<br /><br />Beberapa kasus lain adalah kasus di Gambus Laut, Batubara, pada 30 Juni 2004. Sebanyak sembilan orang tewas akibat konflik pukat harimau. Tahun 2007 ada lagi satu korban tewas dan cacat seumur hidup di Teluk Mengkudu, Serdang Bedagai (Sergai). Kasus terakhir terjadi tahun 2008 di Sialang Buah, Sergai, tetapi tak ada korban jiwa dalam hal ini.<br /><br />Konflik terjadi karena nelayan tradisional dirugikan dengan beroperasinya pukat itu. Selain jaring nelayan tradisional banyak yang koyak, pukat harimau juga menghancurkan terumbu karang. Kapal pukat harimau juga banyak bertabrakan dengan perahu nelayan tradisional.<br /><br />Saat ini diperkirakan di setiap kabupaten pesisir ditemukan sekitar 300 unit pukat harimau. Sementara di Belawan diperkirakan ada sekitar 500 unit pukat harimau yang beroperasi.<br /><br />Konflik nelayan yang muncul di Sumut saat ini adalah konflik nelayan dengan penegak hukum terkait pengambilan kayu bakau di Kabupaten Langkat. Sebanyak 12 nelayan kini masih ditahan Polres Langkat karena menebang bakau di kawasan Desa Pasarawa dan Desa Securai Selatan, Kecamatan Gebang, Langkat, yang menurut status kawasannya adalah hutan produksi terbatas/tetap. Awalnya polisi menahan 14 nelayan, tetapi akibat diprotes warga, dua orang dilepaskan karena masih di bawah umur.<br /><br />Tahjudin Hasibuan dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia mengatakan, semestinya petugas memberikan pelayanan hukum yang sama pada semua warga negara. Sedikitnya tiga perusahaan besar sejak tahun 2007 membabat ribuan hutan bakau di delapan kecamatan di kawasan pesisir Kabupaten Langkat dan menggantinya dengan tanaman sawit.<br /><br />Menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Riza Damanik, konflik-konflik mendasar yang dialami nelayan sudah berlangsung puluhan tahun dari konflik alat tangkap, konversi lahan, hingga pencemaran laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih perlu memperbaiki situasi saat ini dengan menyejahterakan nelayan daripada menargetkan pada 2015 menjadi produsen ikan nomor satu di dunia. (WSI)<br /><br /><b>Sumber: Kompas</b><br /><br /><span style="font-size: large;"><b>Belajar Dari Aceh</b></span><br /><br />Yang bisa diambil hikmah/ pembelajaran dari Aceh yaitu ada hukum adat laut yang melarang pemakaian pukat harimau atau trawl. Meski kadang-kadang pukat itu juga beroperasi diwilayah pantai timur dan pantai barat aceh. monitoring up date saya, menjelaskan bahwa, pukat trawl yang beroperasi di aceh adalah miliki toke-toke china asal medan SUMUT. tahun lalu, sebanyak 70 unit pukat trawl yang dikelola nelayan setempat di serang oleh nelayan tradisional. <br /><br />luar biasa sekali, chaos ini terjadi di lautan lepas. tidak ada korban jiwa, kecuali luka-luka kecil di kedua belah pihak. Namun, sekarang karena kasus yang sama, 5 orang nelayan trawl Nagan Raya, ditahan aparat setempat dan dilaporkan sudah p 21. Sialnya, mereka adalah pengupah saja, polisi justru membiarkan pemilik kapal bebas berkeliaran. Di negeri ini, keadilan memang mahal..yang besar mesti menang.<br /><br /><b>Sumber: </b><b>Zulkifli</b><br /><b>Sekretaris jendral</b><br /><b>Asosiasi Saudagar Ikan Aceh</b>

Pukat Harimau Masih Memunculkan Potensi Konflik

Sedikitnya 51 nelayan di Sumatera Utara tewas sejak tahun 1983 akibat konflik yang dipicu beroperasinya pukat harimau di perairan Sumut. Seb...

Read more »

MENUAI KONTROVERSI PENGADAAN KAPAL LAGOON

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXM3GTdgMUTnnWwNjQySXwFU3Xn44ilkr6tcwKR9tkzzSelWIZpfCBsM91FERM9jqS6rIa-VRS27Ue81_8ryBLqWAEXQFdW3eT9tIbpjNkarDP6RZ86joscmrSUQV1oM243cw63MskUsG/s1600-h/lagoon1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="216" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEXM3GTdgMUTnnWwNjQySXwFU3Xn44ilkr6tcwKR9tkzzSelWIZpfCBsM91FERM9jqS6rIa-VRS27Ue81_8ryBLqWAEXQFdW3eT9tIbpjNkarDP6RZ86joscmrSUQV1oM243cw63MskUsG/s320/lagoon1.jpg" width="320" /></a><br /></div><span style="font-size: x-large;">K</span>ementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) punya kapal baru yang mewah untuk memeriksa terumbu karang. <a href="http://www.amazon.com/Cruises-Western-Division-Photographic-Hendrie/dp/B0033VCYFC?ie=UTF8&tag=widgetsamazon-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">Lagoon 500</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=widgetsamazon-20&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=B0033VCYFC" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" />, seperti apakah perahu layar luks ini?<br /><br /><a name='more'></a><br /><br />Lagoon adalah kapal layar berlunas ganda atau Catamaran. Dengan lunas ganda seperti ini, kapal layar kecil akan lebih mulus membelah ombak. Perahu buatan Prancis ini memang sudah terkenal sejak tahun 80-an.<br /><br />Konsumen perahu Lagoon adalah orang-orang kaya di sekitar Eropa dengan pelanggan utama dari Prancis, Jerman, Italia, Spanyol dan Inggris. Di musim panas mereka akan berlibur dengan perahu mereka ini untuk menikmati matahari yang hangat di Laut Mediterania.<br /><br />Lagoon mengeluarkan belasan model kapal layar ini. Kementerian KP membeli Lagoon 500 yang didesain Marc Van Peteghem dan Vincent Lauriot Prevost.<br /><br />Dari situs resmi Lagoon, Rabu (27/1/2010), disebutkan kalau Lagoon 500 ditawarkan 3 model, standar, spesifikasi khusus untuk berlayar, dan model yang mewah.<br /><br />Dek Lagoon 500 memiliki ruang nakhoda yang nyaman, tempat duduk berhadap-hadapan dan sejumlah lemari. Kabin penumpang di bawah dek cukup luas dengan tempat duduk untuk enam orang.<br /><br />Untuk urusan akomodasi juga mumpuni. Pemilik akan nyaman tinggal di kapal. Lantai kapal memakai laminat kayu oak yang modern. Ada ruang makan untuk enam orang. Perahu ini pun dilengkapi dengan oven, kulkas dan freezer. Jika mau, pemilik bisa meminta tambahan mesin cuci piring, dan mesin cuci.<br /><br />Kabin tidur di Lagoon 500 juga sangat nyaman dan mewah. Ada dua kamar tidur VIP di kapal ini. Kamar mandi pun lega dengan beberapa shower terpisah.<br /><br />Pembelian kapal ini mendapat sorotan anggota DPR. Kapal seharga Rp 14 miliar ini dinilai tidak sesuai dengan APBN. Menurut anggota Komisi IV DPR Sudin, pos APBN adalah untuk perbaikan kapal patroli dan bukan kapal pengamatan terumbu karang. Apalagi Lagoon 500 didesain sebagai kapal plesir dan bukan untuk kebutuhan riset atau tugas patroli.<br /><br /><b>Sumber: Amanda Ferdina - detikNews</b><br /><br /><span style="font-size: x-large;">K</span>ementerian Kelautan dan Perikanan (KP) membeli sebuah kapal mewah berjenis Lagoon 500. Fungsinya, diklaim untuk melakukan pengecekan terumbu karang. Benarkah?<br /><br />Anggota Komisi IV DPR, Sudin, sudah mempertanyakan tentang pengadaan kapal ini. Menurut dia, kapal seharga Rp 14,340 Miliar, itu terlalu mewah untuk jika hanya digunakan untuk pengecekan terumbu karang.<br /><br />Selain itu, biaya perawatan dan beban operasional penggunaannya juga tergolong tinggi. "Saya tanya ke ahli untuk mengecek terumbu karang itu satu mil dari tepi pantai. Selebihnya tidak bisa. Kapal ini untuk jarak jauh, misalnya dari Australia ke Denpasar," ungkap Sudin.<br /><br />Jadi benarkah kapal tersebut untuk pengecekan terumbu karang atau sekadar berwisata? Belum jelas. Hingga saat ini, belum ada satu pun pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Termasuk menteri KP Fadel Muhammad.<br /><br />Peneliti ICW Emerson F Yuntho bahkan mencurigai ada bau korupsi di balik pengadaan barang ini. Terlebih jika DPR sudah menyatakan pengadaan tidak sesuai dengan alokasi anggaran.<br /><br />"Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran, " tegasnya saat dihubungi lewat telepon, Rabu (27/1/2010).<br /><br />Emerson menilai, pengadaan kapal mewah tersebut tidak masuk akal. Jika memang Kementerian KP hendak melakukan pengecekan terumbu karang, sebaiknya justru malah melibatkan nelayan.<br /><br />"Lebih baik dananya dibelikan kapal nelayan. Lalu, ajak mereka survei. Memangnya kalau mau memeriksa gang-gang rusak harus dengan mobil BMW, nggak kan?" jelasnya.<br /><br />DPR perlu melakukan klarfikasi lebih lanjut tentang pengadaan kapal ini. Terutama apakah peruntukan kapal sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.<br /><br />"Jika tidak, ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Dan semakin mencoreng citra pemerintah," tutupnya.<br /><br /><b>Sumber: <b>Fitraya Ramadhanny</b> - detikNews</b><br /><br /><span style="font-size: x-large;">K</span>omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pengecekan terhadap pengadaan kapal Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Pengecekan dilakukan apakah ada unsur korupsi di dalamnya.<br /><br />"Kita lihat dulu ada indikasi korupsinya atau tidak," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, lewat pesan singkat, Kamis (28/1/2010).<br /><br />Pengadaan ini dicurigai berbau korupsi oleh aktivis ICW Emerson F Yuntho. Dia menilai, tidak masuk akal untuk sebuah pengecekan terumbu karang digunakan kapal semewah itu.<br /><br />"Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran, " tegas Emerson saat dihubungi lewat telepon.<br /><br />Bahkan, anggota Komisi IV DPR, Sudin, sebelumnya mengatakan, pembelian kapal yang memiliki kabin mewah ini tidak sesuai dengan APBN 2008/2009. Menurut Sudin, seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan kapal patroli.<br /><br />Untuk itu, DPR akan segera meminta klarfikasi terhadap Kementerian KP dalam rapat dengar 2 Februari mendatang. Menteri KP Fadel Muhammad berharap bisa menjelaskan tentang pengadaan tersebut.<br /><br />Hingga saat ini, belum ada pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi lewat telepon, Fadel tidak mengangkat begitu pun pesan singkat yang dikirim tidak dibalas.<br /><br /><b>Sumber: <b>Rachmadin Ismail</b> - detikNews</b><br /><br /><span style="font-size: x-large;">P</span>embelian perahu jenis Lagoon 500 senilai Rp 14 miliar diakui oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP). Namun, dalam proses pembelian tersebut diklaim tidak ada masalah seperti yang dipertanyakan anggota Dewan.<br /><br />"Saya nggak ngerti kenapa ada anggota DPR mempertanyakan lagi. Sudah dijelaskan bahwa pengadaan itu tidak ada masalah di sisi harga dan barang," kata Dirjen Pengawasan Kementerian KP, Aji Sularso, saat dihubungi lewat telepon, Kamis (28/1/2010).<br /><br />Menurut Aji, pembelian perahu mewah tersebut memang diakui cukup mahal. Tapi, hal tersebut cukup wajar mengingat kualitasnya yang bagus untuk tujuan pemeriksaan terumbu karang.<br /><br />"Kalau beli barang yang kualitasnya bagus untuk tujuan tertentu, seharusnya wajar. Dan spesifikasinya didesain sesuai dengan misi," jelasnya.<br /><br />Harga Rp 14 miliar juga dinilai wajar karena pengadaannya dari luar negeri. Produk dalam negeri belum ada yang mampu membuat kapal serupa.<br /><br />"Kapal itu juga akan jadi prototipe. Diharapkan bisa dikopi untuk lebih murah untuk pengadaan berikutnya," tutur Aji.<br /><br />Terkait pertanyaan anggota Dewan soal pengadaan kapal yang tidak sesuai APBN 2008/2009, Aji punya jawaban tersendiri. Menurut dia, perubahan peruntukan anggaran tersebut adalah sesuatu hal yang wajar, selama nilainya masih sama mata anggarannya.<br /><br />"Anggaran itu memang awalnya digunakan untuk merenovasi kapal China. Tapi sampai bulan Juni tidak bisa digunakan. Makanya kita ganti," tegasnya.<br /><br />"Pengadaan sudah sesuai Keppres, tidak ada mark-up. Pengalihan yang masih sama mata anggarannya tidak ada masalah. Seluruh anggota Komisi IV waktu itu mendukung," tutupnya.<br /><br /><b><b>Sumber: Rachmadin Ismail</b> - detikNews</b>

MENUAI KONTROVERSI PENGADAAN KAPAL LAGOON

K ementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) punya kapal baru yang mewah untuk memeriksa terumbu karang. Lagoon 500 , seperti apakah...

Read more »

DEFINISI PERIKANAN DAN PENANGKAPAN IKAN

PERIKANAN (UU No. 31 tahun 2004):<br />Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan <br /><br /><a name='more'></a><br /><br />Penangkapan ikan adalah Kegiatan untuk memperoleh <a href="http://www.amazon.com/Ikan-V5600-Video-Monitor-Resolution/dp/B002BDMSM2?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">ikan</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=B002BDMSM2" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" /> di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, <a href="http://www.amazon.com/Avanti-VM301W-Freezer/dp/B001F559LE?ie=UTF8&tag=zoloyankey&link_code=btl&camp=213689&creative=392969" target="_blank">mendinginkan</a><img alt="" border="0" height="1" src="http://www.assoc-amazon.com/e/ir?t=zoloyankey&l=btl&camp=213689&creative=392969&o=1&a=B001F559LE" style="border: medium none ! important; margin: 0px ! important; padding: 0px ! important;" width="1" />, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya

DEFINISI PERIKANAN DAN PENANGKAPAN IKAN

PERIKANAN (UU No. 31 tahun 2004): Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai...

Read more »

PER.05/MEN/2008

<a href="http://draft.blogger.com/goog_1264441386593">PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</a><br /><a href="http://draft.blogger.com/goog_1264441386593">NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP.</a><br /><a href="http://draft.blogger.com/goog_1264441386593"><br /></a><br /><a href="http://draft.blogger.com/%20%09%20http://www.ziddu.com/download/8322168/PER.05-MEN-2008.pdf.html">Download</a>

PER.05/MEN/2008

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER.05/MEN/2008 TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP. Download

Read more »